Kebocoran Arsip dan Prinsip Immoral

Arsip

sumber gambar : Hikmat Tuhan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyakaratan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[1]

Oleh karena itu, kegiatan penciptaan arsip merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari maupun berorganisasi. Penciptaan dokumen berfungsi sebagai bukti validitas dan akuntabilitas suatu kegiatan.

Sayangnya, terkadang arsip sering dianggap bak anak tiri. Disepelekan ketika tidak dibutuhkan dan ketika dibutuhkan ada harga mahal yang harus dibayar dibalik itu semua. Dalam kegiatan berorganisasi, sering kita lihat pengelolaan arsip terkesan hanya sebagai pelengkap sebuah organisasi. Padahal, dalam praktiknya arsip memiliki peranan penting dan tidak tergantikan.

Seperti misalnya, bisa kita lihat pada kasus yang sempat heboh pada awal Februari 2013, kebocoran dokumen KPK[2] berupa sprindik (surat perintah penyelidikan) Anas Urbaningrum yang tersebar di media online. Kita tidak akan melihat kasus kebocoran ini dengan ranah politik tentu saja. Tapi, dari sisi moralitas, khususnya immoral.

Dalam Concise Oxford Dictionary kata immoral dijelaskan sebagai “opposed to morality; morally evil”. Jadi, bisa diartikan bahwa immoral berarti bertentangan dengan moralitas yang baik, secara moral buruk, tidak etis.[3]

Lalu, apa hubungan antara kebocoran arsip pada tindakan immoral? Jika ditilik secara sederhana, kasus kebocoran arsip ini merupakan salah satu tindakan kecerobahan yang bisa jadi disebabkan oleh pengabaian kegiatan arsip. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah sudah ada kode etik kearsipan yang mengatur tindakan arsiparis yang menyimpan berkas-berkas dokumen penting tersebut? Bagaimana bisa sampai terjadi kebocoran?

Ada banyak aspek yang bisa mempengaruhi terjadinya kebocoran dalam kasus diatas, seperti faktor SDM dan sistem pengelolaannya. SDM yang tidak profesional dan tidak memahami kode etik arsiparis dengan baik tentu akan dengan mudahnya mengabaikan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak mereka lakukan dan sudah ada standar prosedurnya dalam kode etik. Apalagi, didukung dengan sistem pengelolaan arsip yang buruk.

Sayangnya, mereka justru mengabaikan kode etik itu sendiri dan menganggap bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang patut untuk dipermasalahkan. Nyatanya, masalah pun muncul karena mereka tidak memahami dan mempraktikkan kode etik yang ada disertai dengan sistem pengelolaan yang semrawut. Dan hal ini menjadikan pertanyaan besar bagi sebuah profesi yang berhubungan erat dengan kerahasiaan sebuah dokumen. Apakah sebegitu rendahnya posisi kode etik dan moral yang ada pada profesi tersebut?

Tindakan kebocoran arsip pada hakikatnya berhubungan erat dengan prinsip immoral. Sebab, secara tidak langsung mereka telah melanggar kode etik yang terdapat dalam profesi mereka dan mengabaikannya. Perlunya kesadaran yang tinggi tentang nilai sebuah profesi sepertinya patut ditanamkan, tidak hanya dalam teorinya saja. Tapi, pada praktiknya.

Sudah banyak contoh profesi yang pada praktiknya melakukan tindakan immoral, baik disengaja maupun tidak. Akan tetapi, profesi-profesi tersebut memiliki ikatan asosiasi yang kuat sehingga setiap kasus yang terdapat pada profesi tersebut memiliki sanksi hukum dan moral yang kuat untuk menghindari adanya tindakan yang menyimpang dari profesi mereka. Kita memang tidak bisa menyalahkan begitu saja pihak-pihak yang masih mengabaikan bidang kearsipan. Namun, dengan adanya kasus-kasus yang ada, seharusnya dapat menjadi sebuah wawasan baru bagi profesi ini untuk memperbaiki pola pikir mereka tentang hubungan kode etik dan moralitas dalam sebuah profesi.


[1] UU 43 tahun 2009 tentang Kearsipan

[2] Rastika, Icha. 2013. “Telusuri Kebocoran Dokumen, KPK akan Bentuk Komite Etik”. http://nasional.kompas.com/read/2013/02/11/16544237/Telusuri.Kebocoran.Dokumen..KPK.akan.Bentuk.Komite.Etik. Diakses pada 27 Oktober 2013.

[3] Bertens, K. Etika (Jakarta : Gramedia, 1993), hal. 7

 

ps : ini sebenernya adalah tugas UTS Profesi Informasi, salah satu mata kuliah jurusan gue, Ilmu Perpustakaan. Aseli. Random banget, kan? Makanya, kalau nggak butuh banget baca, nggak usah dibaca. Postingan ini sebenernya, sebagai salah satu penutup UTS yang sudah berlalu. Yeay~


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s